Nasionaldetik.com , PURWAKARTA – Delegasi dari Malaysia’s Ministry of Energy Transition and Water Transformation (PETRA) Malaysia didampingi Balai Teknik Bendungan Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia melakukan kunjungan resmi ke Bendungan H. Juanda Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, pada Kamis, 21 November 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi banding perihal organisasi bendungan, pengelolaan bendungan dan energi yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta II.
Rombongan diterima oleh Direktur Operasi dan Pemeliharaan Perum Jasa Tirta II, Anton Mardiyono menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyatakan, “Kami merasa terhormat dapat menerima kunjungan dari rekan-rekan dari Kementerian Malaysia. Dengan adanya studi banding ini diharapkan dapat bertukar informasi dan wawasan yang bermanfaat terkait pengelolaan Sumber Daya Air, khususnya pengelolaan Bendungan Jatiluhu,”ujarnya.
ADVERTISEMENT
![banner 300x250](https://nasionaldetik.com/wp-content/uploads/2024/12/BANNER-DETIK-350.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selama kunjungan, delegasi Malaysia diberikan penjelasan mengenai fungsi bendungan yang multifungsi termasuk penyediaan air bersih, irigasi, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pengendalian banjir serta upaya konservasi menjaga ekosistem sekitar bendungan.
Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan lapangan ke beberapa fasilitas utama bendungan dan area PLTA. Dalam kesempatan yang sama, Dato’ Moh Rodzwan Bin Mohd Baba Sakri Perwakilan Delegasi Malaysia menyampaikan terima kasih atas penerimaan Perum Jasa Tirta II yang memberikan banyak pelajaran berharga, terutama dalam pengelolaan keamanan bendungan dengan manajemen terpadu yang telah dilakukan di Bendungan Jatiluhur. Ia berharap dapat mengadopsi praktik terbaik ini di negara Malaysia.
Kegiatan ini mencerminkan hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dan Malaysia dalam memperkuat kolaborasi di berbagai sektor strategis, termasuk pengelolaan Sumber Daya Air dan energi.
Penulis : Richo & Ade
Pimred : Edi uban
