Menghadap Kepsek SMAN 2 Padalarang, Harus Ada Surat dari KCD

Edi Supriadi

- Redaksi

Rabu, 10 Juli 2024 - 12:59 WIB

4069 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KBB, Nasional detik.com – Untuk kesekian kalinya harapan untuk bisa bertemu dengan kepsek SMAN 2 Padalarang  Dadang Hermawan , untuk tujuan konfirmasi terkait dana Bos dan PPDB  berakhir nihil,kepala sekolah tidak bisa ditemui dengan alasan harus ada surat rekomendasi dari KCD.Selasa(9/8/2024).

Penolakan konfirmasi dari kepsek SMAN 2 Padalarang, Dadang Hermawan bukan sekali dua kali,hal  ini terus terjadi setiap akan ditemui, dengan mengedepankan satpam ” maaf pak pak kepsek tidak bisa ditemui beliau sedang sibuk terkait PPDB dan kalau menemui untuk konfirmasi harus ada surat rekomendasi dari    KCD kata satpam yang bernama

(Sidik)”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Esok harinya kami dari beberapa media berkunjung mendatangi KCD cabang wilayah  V1 Rabu,(10/7/2024)

Sekitar jam 10: pagi kami diterima  oleh pihak KCD,Lestari Rahayu perwakilan dari  kantor cabang dinas (KCD).

 Menanggapi terkait ucapan kepsek yang diwakili satpam  Lestari mengatakan,”

Terima kasih atas semua informasi dari rekan-rekan media, terkait dugaan penyalah gunaan dana BOS tahun anggaran 2023,tentunya harus dengan bukti-bukti yang kuat ,dan untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang diduga ada perlakuan  tidak adil dari pihak sekolah, yang mana masyarakat terdekat yg putra putri nya  tidak keterima itu sudah sistem.

Baca Juga :  Pembangunan IKN Untuk Pemerataan Ekonomi Nasional

Perihal surat rekomedasi,”kami  tidak bisa  memberikan surat rekomendasi untuk tujuan  konfirmasi media massa,kecuali yang berhubungan dengan kegiatan kedinasan.itu pun hatur ada surat sekolah terkait.

 kami juga tidak pernah ada kesepakatan  untuk hal konfirmasi media harus ada surat rekomendasi dari KCD.

Besok saya akan sampaikan kepada ibu pimpinan,”Pungkasnya.

Dihari yang sama, sekjen Ikatan wartawan Indonesia  IWO-I , Rushendi  ber statement atas sikap Kepsek SMAN 2 Padalarang,”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”), pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraianya.

Pada dasarnya pers mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan profesinya. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat (3) UU Pers). Ini berarti pers tidak dapat dilarang untuk menyebarkan suatu berita atau informasi jika memang hal tersebut berguna untuk kepentingan publik.

Kemerdekaan pers tersebut juga dikatakan dalam Kode Etik Jurnalistik. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”), pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian ya Pada dasarnya pers mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan profesinya.

Baca Juga :  Organisasi Masyarakat Yang Tergabung Dalam Koalisi Masyarakat Sipil Meminta Panglima TNI Untuk Tidak Melanjutkan Rencana Penambahan 22 Kodam Baru2 Kodam Baru

 Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat (3) UU Pers).

 Ini berarti pers tidak dapat dilarang untuk menyebarkan suatu berita atau informasi jika memang hal tersebut berguna untuk kepentingan publik.

Kemerdekaan pers tersebut juga dikat.akan dalam Kode Etik Jurnalistik. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kecerdasan masyarakat.

Para pewarta mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang jadi untuk para pemegang kebijakan jangan alergi terhadap sosial kontrol,alangkah baik  bila kita bergandengan tangan bersinergi untuk memajukan khusunya  bandung barat dan juga Nasional.

tim/red

Berita Terkait

Satgas TNI Gotong Royong, Warga Mumugu Bangun Rumah Adat Jew Suku Asmat Papua
Forum Relawan Jokowi Tegak Lurus Laporkan Kerja Politiknya ke Jokowi di Lampung
Heboh,Korupsi Dana Hibah di Jatim,Termasuk 3 Penyelenggara Negara di Tetapkan KPK 21 Tersangka
Persiapan Kejurda, Satgas Yonif 125/SMB Latih Ratusan Karateka Kabupaten Mappi
Kesadaran Masyarakat Harus Ditingkatkan Tentang Bahaya Judi Online
Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) Kabupaten Purwakarta Sosialisasikan,Pengawasan Partisipatif Bersama Pemilih Pemula.
Surasno Bantu Penambalan Jalan
Peringatan Tahun Baru Islam 1446 H di Makorem 071 Wijayakusuma : Semangat Muharam untuk Perubahan Lebih Baik

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 08:54 WIB

Nikmati Kemudahan Pantau Sales Lapangan Dengan Barantum CRM Canvassing

Jumat, 12 Juli 2024 - 08:50 WIB

Ini 7 Tanda Perusahaan Anda Wajib Menggunakan Aplikasi CRM

Jumat, 12 Juli 2024 - 07:56 WIB

PT Pigeon Indonesia Tanam 1.000 Pohon Mangrove di Pantai Indah Kapuk Jakarta

Jumat, 12 Juli 2024 - 04:25 WIB

Token Baru Ini Mengguncang Dunia Kripto: Simak Alasannya!

Rabu, 10 Juli 2024 - 20:31 WIB

Keseruan Workshop Public Speaking Bersama Priska Sahanaya dan AGATIS di SD Kalam Kudus 2

Rabu, 10 Juli 2024 - 04:14 WIB

Ingin Untung dari Bitcoin? Simak Cara Beli Bitcoin yang Benar!

Selasa, 9 Juli 2024 - 07:21 WIB

Ingin Cuan dari Airdrop Crypto? Ini yang Perlu Anda Siapkan

Senin, 8 Juli 2024 - 12:25 WIB

MiiTel Connect Bedah Strategi Tingkatkan ROI Bisnis dengan Generative AI

Berita Terbaru

HUKUM & KRIMINAL

Kapolres Tegal Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Candi 2024

Senin, 15 Jul 2024 - 11:05 WIB