Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kajang Respons Kujungan DPRD Sulsel ke Kemen-ATR/BPN

Nasional Detik.com

- Redaksi

Senin, 1 Juli 2024 - 16:34 WIB

4025 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAKASSAR – Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencari solusi konflik lahan antara PT London Sumatera Indonesia Tbk (PT Lonsum) dengan masyarakat adat Kajang di Kabupaten Bulukumba.

Permintaan itu disampaikan Ni’matullah saat tim aspirasi DPRD Sulsel menyambangi kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Kedatangan rombongan disambut Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR, Asnaedi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ni’matullah mengatakan kehadiran mereka sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat adat Kajang yang beberapa kali menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Sulsel.

Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kajang, Dr Muhammad Nur mengapresiasi kunjungan DPRD Sulsel ke Kementerian ATR/BPN, selama itu untuk kepentingan masyarakat dan tanah adat Kajang yang sejak tanggal 31 Desember 2023 HGU berakhir dan Lonsum berada di wilayah tanah adat secara ilegal.

“Kita apresiasi kunjungan DPRD Sulsel ke Kementerian ATR/BPN selama itu membahas sengketa masyarakat adat dengan PT Lonsum, yang mungkin lebih tepatnya saya membahasakan bukan sengketa tapi lebih tepat digunakan bahasa Lonsum melakukan penyerobotan karena sudah tidak memiliki legal standing untuk tetap berada di wilayah tanah adat apalagi tetap beroperasi di wilayah tanah adat dan hebatnya lagi semua pihak tutup mata bahkan melakukan pembiaran,” terangnya.

Baca Juga :  BPJS Sebagai Syarat Pembuatan SIM Masih Tahap Sosialisasi, Ditlantas Polda Sulsel Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir 

Muhammad Nur menambahkan bahwa kunjungan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ke ATR/BPN adalah langkah yang sangat tepat dan hal itu yang lama di tunggu oleh masyarakat adat kajang adanya kepedulian wakil rakyat terhadap persoalan yang sedang di hadapi oleh rakyat langkah ini membuktikan bahwa rakyat tidak sedang berjuang sendiri untuk mendapatkan haknya ada wakil-wakil rakyat bersama mereka sebagai penyambung lidah rakyat untuk mengetuk setiap pintu-pintu keadilan di pemerintahan daerah kabupaten, provinsi dan pusat dan saya sangat yakin bahwa hak masyarakat adat akan kembali setelah ratusan tahun di gunakan oleh PT LONSUM

“Dan yang paling penting saya ingin luruskan selaku kuasa hukum masyarakat adat kajang bahwa luasan tanah adat keseluruhan berdasarkan Peta dalam perda nomor 9 tahun 2015 adalah 22.700 ha sekian bukan 271 ha, jadi jangan salah menyebutkan angka karena akan merugikan masyarakat adat,” tuturnya.

Berdasarkan kesepakatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pertama bahwa komisi B DPRD Sulsel akan melakukan kunjungan ke objek di Bulukumba dan akan melakukan RDP kedua tapi belum sempat terlaksana.

Baca Juga :  Bermaksud Menolong Lansia Terjatuh Sendiri dan Tewas di Pekarangan Rumahnya, Seorang Pedagang Ayam Justru Dituduh Menganiaya dan Kios Jualan Dirusak Massa

“Mungkin sesuatu dan lain hal kesibukan DPRD Provinsi mungkin atau harus di agendakan ulang kami hanya menunggu jadwal kunjungan dan RDP ke 2 dan Insya Allah bulan Juli ini informasi komisi B DPRD Provinsi. kita lihat nanti jadi apa tidak kami hanya menunggu jadwal teman teman DPRD Provinsi,” terangnya.

Muhammad Nur juga menanggapi perihal kunjungan ATR/BPN dalam waktu dekat ini alhamdulillah hal itu juga bagian dari keinginan masyarakat adat Kajang langkah cepat dari ATR/BPN sebuah anugerah yang di dambakan masyarakat adat dan kabarnya akan mengunjungi stakeholder.

Muhammad nur juga apresiasi asalkan langkah langkah tersebut asalkan kunjungannya dilakukan terbuka dan transparan dan melibatkan kuasa hukum masyarakat adat dan tokoh-tokoh adat kajang sebagai pihak yang mengugat jangan hanya melibatkan instansi atau istitusi pemerintah atau pihak Lonsum saja karena akan menimbulkan reaksi dan pemikiran negatif pihak yang di rugikan dan bahkan bisa jadi menimbulkan situasi tidak kondusif nantinya.

‘Jadi saya selaku kuasa hukum meminta dengan tegas kalau melakukan kunjungan harus melibatkan masyarakat adat atau kuasa hukum masyarakat adat Kajang,” tutup Muhammad Nur.

Berita Terkait

Aswar Ceo PT Aswar Jaya Group Mengucapkan Selamat HUT Bhayangkara ke-78
Diduga Agar Bebas Mengambil Penumpang di Area Parkir Kedatangan, Supir Taksi Online Terobos Tol Gate Bandara
Bermaksud Menolong Lansia Terjatuh Sendiri dan Tewas di Pekarangan Rumahnya, Seorang Pedagang Ayam Justru Dituduh Menganiaya dan Kios Jualan Dirusak Massa
Menghadapi Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Sulselbara, PGIW Gelar Seminar Budaya Damai
Pernyataan Kapolsek Manggala Diduga Tidak Sesuai Dengan Fakta, Ini Kata PH BH & An !!
BPJS Sebagai Syarat Pembuatan SIM Masih Tahap Sosialisasi, Ditlantas Polda Sulsel Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir 
Achmad Ilham : Kampung Barombong No.61 Blok 007 Adalah Tanah Adat C1 Bukan Ex Verponding

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 18:24 WIB

Taqwaddin ; ICMI tidak Berpolitik, tapi Mendukung Siapapun yang Terpilih dalam Pilkada nanti

Sabtu, 13 Juli 2024 - 22:12 WIB

Nasir Jamil ; Wacana Bagus Perlunya Hakim Ad Hoc Jinayah di Aceh

Sabtu, 13 Juli 2024 - 21:36 WIB

Taqwaddin; Perlunya Hakim Ad Hoc Jinayah di Aceh

Sabtu, 13 Juli 2024 - 20:12 WIB

Kasdam IM Hadiri Acara Musyawarah Daerah III Indonesia Off-Road Federation (IOF) Pengurus Daerah Aceh, Kukuhkan Ketua Baru

Kamis, 11 Juli 2024 - 21:46 WIB

Satpol PP dan WH Aceh Datangi Hotel Yang Fi Duga Tempat Esek Esek

Rabu, 3 Juli 2024 - 12:01 WIB

Brigjen Armia Fahmi Ajak semua Pihak Harumkan Nama Aceh pada Momen PON Aceh-Sumut

Kamis, 27 Juni 2024 - 14:39 WIB

Diumumkan Gerindra, Prof Adjunct. Dr. Marniati Diajukan Sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur Aceh

Minggu, 23 Juni 2024 - 13:22 WIB

Darni M, Daud Ingin Bangkitkan Ekonomi Rakyat, Ratusan Relawan Berikan Dukungan Maju Gubernur Aceh

Berita Terbaru