GUNAKAN SURAT PALSU TIDAK TERBUKTI, TERDAKWA TUMIRIN HARUS DIBEBASKAN

Redaksi Medan

- Redaksi

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:00 WIB

4033 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan diketuai Efrata Tarigan menunda persidangan terhadap Tumirin (62) warga Kapten Sumarsono Medan yang didakwa menggunakan surat palsu karena hakim belum siap membuat putusan

” Kami belum musyawarah sehingga pembacaan putusan hakim kita tunda tanggal 20 Juni mendatang,” ujar Hakim Efrata beranggotakan hakim Khamozaro Waruwu dan Arfan Yani dihadapan Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Randi Tambunan dan Penasihat Hukum terdakwa Dewi Intan, SH dan Angga Pratama,SH

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya JPU Randi Tambunan dalam nota tuntutannya menuntut terdakwa Tumirin 2 tahun penjara karena terbukti menggunakan surat palsu seperti diatur dalam pasal 263 (2) Jo pasal 55 (1) KUHP.

Tentu dalil JPU dari Kejatisu tersebut dibantah Penasihat Hukum terdakwa yang dituangkan dalam nota pembelaan( pledoi)

Menurut Dewi Intan dan Rahmat Sianturi dalil yang diajukan JPU hanyalah alibi belaka bukan fakta yang terungkap dipersidangan.Lihat saja saksi- saksi yang diajukan ke persidangan tidak ada yang menerangkan Terdakwa menggunakan surat palsu.Demikian pula tidak adanya kerugian yang dialami PT Nusaland selaku saksi pelapor .” Apa yang dirugikan kalau terdakwa menggunakan surat palsu,” ujar pengacara tersebut.

Baca Juga :  Penyerahan Remisi Umum HUT ke 78 Kemerdekaan RI Kepada Warga Binaan Lapas Kelas IIA Tangerang

Karena itu PH terdakwa Tumirin berharap Majelis Hakim mencermati perkara itu sekaligus membebaskan terdakwa Tumirin dari segala dakwaan dan tuntutan hukum( vrijspraak)

Pengacara muda itu mengutip adagium hukum ” lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”

Foto Kopi

Sebelumnya advokat Rahmat Junjungan Sianturi,SH MH merasa heran Tumirin (62) warga Jalan Kapten Sumarsono Medan dijadikan terdakwa pemalsuan dan menggunakan surat palsu hanya bermodalkan foto kopi Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT)

” Saya heran kenapa bisa terdakwa Tumirin didakwa memalsukan surat, padahal surat yang asli tidak ada,” ujar Rahmat Sianturi selaku Penasihat Hukum( PH) terdakwa Tumirin kepada awak media di Pengadilan Negeri Medan, Selasa(21/5/2024)

Menurut dia, saat terdakwa diperiksa penyidik hanya bermodalkan foto kopi KTPPT bukan aslinya.Namun begitu, kata Rahmat perkara Tumirin lanjut p-21 dan disidangkan.

Dia menduga perkara Tumirin ini dipaksakan agar dia terbukti bersalah.Buktinya di persidangan tidak satu saksi pun mengetahui terdakwa memalsukan atau menggunakan surat KTPPT tersebut.

Menurut Rahmat, walau terdakwa pernah menggugat ke PTUN Medan ihwal surat kuasa menjual kepada Darwis Lubis.Tapi gugatan itu langsung dicabut karena karena Surat Kuasa yang dibuat Darwis belum layak.

Baca Juga :  Jokowi Melantik dua Menteri Yang Kosong Yaitu Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti

” Jadi terdakwa belum sempat memperlihatkan pembuktian( bukti surat) di Pengadilan.Jadi tidak ada orang termasuk PT Nusaland sebagai saksi pelapor merasa dirugikan,” ujar Rahmat didampingi Dewi Intan, SH dan Angga Pratama,SH.

Tapi kenapa saksi korban bisa menyatakan Tumirin didakwa memalsukan dan menggunakan surat palsu.

Rahmat Junjungan Sianturi menilai saksi yang diajukan JPU tidak bermutu dan tidak mendukung dakwaannya.

Misalnya saksi pelapor Agus Cipto dari PT Nusaland tidak punya surat asli yang menerangkan adanya pemalsuan yang dilakukan terdakwa Tumirin.

Saksi Agus Cipto hanya tahu adanya gugatan di PTUN Medan soal 11 Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah ( KTPPT) padahal gugatan sudah dicabut.

Demikian juga keterangan Veni dan Will selaku Kepala Lingkungan dan 2 Helvetia bahwa tahu tanah seluas 13 hektar di Helvetia milik PT Nusaland karena membayar pajak

Sebaliknya terdakwa Tumirin membantah keterangan para saksi itu.Tumirin itu yakin tanah seluas13 hektar yang saat dikuasai PT Nusaland milik ayahnya sesuai KPTPT yang diterbitkan tahun 1956.(red)

Berita Terkait

Kemenkumham Sumut Siapkan Intelijen Handal Lewat Bimtek Keamanan Bagi Jajaran Pemasyarakatan
Lambok Samosir ‘Rajos’ Dilantik Pimpin DPK HBB Medan Perjuangan
PPIR : Salah Satu Benteng Prabowo Subianto Menangkan Pemilu Presiden dan Menjaga Jiwa Patriot Terus Berkobar demi NKRI
Ketua Dewan Pembina INSWA Ajak Pemerintah Daerah Dan Dunia Usaha Untuk Update Isu Terkini Dalam Pengelolaan Sampah
Hilangnya Tupal Sianturi Masih Misteriius, Keluarga Berharap Segera Terungkap
Polri Rekrut 45 Calon Perwira Sarjana untuk Perangi Kejahatan Siber
12 Orang WN Bamgladesh Dideportasi
Pj Gubernur Aceh Hadiri OMP Summit 2024: Implementasi di Aceh sudah Sesuai Arahan Presiden

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 18:24 WIB

Taqwaddin ; ICMI tidak Berpolitik, tapi Mendukung Siapapun yang Terpilih dalam Pilkada nanti

Sabtu, 13 Juli 2024 - 22:12 WIB

Nasir Jamil ; Wacana Bagus Perlunya Hakim Ad Hoc Jinayah di Aceh

Sabtu, 13 Juli 2024 - 21:36 WIB

Taqwaddin; Perlunya Hakim Ad Hoc Jinayah di Aceh

Sabtu, 13 Juli 2024 - 20:12 WIB

Kasdam IM Hadiri Acara Musyawarah Daerah III Indonesia Off-Road Federation (IOF) Pengurus Daerah Aceh, Kukuhkan Ketua Baru

Kamis, 11 Juli 2024 - 21:46 WIB

Satpol PP dan WH Aceh Datangi Hotel Yang Fi Duga Tempat Esek Esek

Rabu, 3 Juli 2024 - 12:01 WIB

Brigjen Armia Fahmi Ajak semua Pihak Harumkan Nama Aceh pada Momen PON Aceh-Sumut

Kamis, 27 Juni 2024 - 14:39 WIB

Diumumkan Gerindra, Prof Adjunct. Dr. Marniati Diajukan Sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur Aceh

Minggu, 23 Juni 2024 - 13:22 WIB

Darni M, Daud Ingin Bangkitkan Ekonomi Rakyat, Ratusan Relawan Berikan Dukungan Maju Gubernur Aceh

Berita Terbaru