Penjabat Kepala Daerah Maju Pilkada, Haramkah ?

Nasional Detik.com

- Redaksi

Kamis, 16 Mei 2024 - 09:21 WIB

4043 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Nasionaldetik.com – Komitmen dan kebijakan Menteri Dalam Negeri mewakili pemerintah sangat penting dan menentukan kualitas demokrasi sekaligus maju mundurnya Pembangunan di seluruh daerah di Indonesia.

Salah satunya diperlukan ketegasan dan konsistensi, agar para Calon Penjabat Kepala Daerah dan yang sedang memegang posisi sebagai Penjabat Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati atau Walikota, sejak awal sudah berkomitmen untuk tidak maju dalam konstestasi Pilkada.

Sebagai penggiat dan pengamat Kebijakan Publik, Munawar Fuad, akademisi President University menyatakan, pertimbangannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pertama, tugas pokok dan fungsi sebagai Penjabat Kepala Daerah tidak akan fokus dan hasilnya pasti tidak maksimal, karena lebih banyak dicampuri oleh kepentingan pribadi dan kelompok pendukungnya.

Kecenderungan akan gagal target dan capaian goal utamanya. Yang rugi Masyarakat, dan capaian kemajuan akan penuh konflik kepentingan. Program dan peran jabatan sebagai Penjabat hanya akan dibanjiri dengan pencitraan dan tebar pesona, abai dengan target dan substansi pelayanan tulus kepada rakyat.

Kedua, menimbulkan konflik dan lemahnya koordinasi dan konsolidasi pemerintahan di lingkungan birokrasi yang dengan sendirinya akan terjadi polarisasi dan konflik di internal, berdampak pada potensi pemanfaatan proyek dan keuangan daerah untuk dimanfaatkan atau ditunggangi oleh kepentingan terpusat dari Penjabat Kepala Daerah.

Ketiga, memicu polarisasi dan pembelahan di tengah masyarakat dan kelompok masyarakat, termasuk benturan dengan benturan dengan dan antar partai politik.

Baca Juga :  PENGADILAN NEGERI (PN) CIKARANG AKAN DI DEMO IWO INDONESIA PASCA LEBARAN

Penjabat Kepala Daerah mestinya menjadi pemersatu, pelayan dan pengayom bagi semua, malah akan menjadi sumber pemecah belah, disharmoni sosial dan konflik terbuka. Kondisi tersebut sangat berbahaya bagi munculnya disintegrasi sosial dan politik.

Keempat, potensi dan praktek terbuka atau terselubung dalam penyimpangan dan korupsi keuangan negara yang akan dimanfaatkan bagi kepentingan Penjabat Kepala Daerah mengingat mahalnya biaya politik pemilihan langsung.

Sumber daya keuangan daerah yang mestinya dimanfaatkan seutuhnya dan tepat sasaran akhirnya akan ditunggangi oleh kepentingan dan ambisi personal Penjabat tersebut.

Kelima, merusak tatanan demokrasi dan system pengkaderan partai maupun kesempatan bagi representasi public melalui Calon Independen. Secara system dan struktur pemerintahan, sebagai Penjabat Kepala Daerah apapun sangat menguasai sumber daya pemerintahan dan keuangan, terutama akses dan ekosistem lingkungannya.

Jika ada Penjabat Kepala Daerah berikutnya akan jadi preseden buruk, karena kesempatan pengabdian sebagai aparatur sipil negara, hanya dimanfaatkan buat lompatan ambisi dan kekuasaan dengan memanfaatkan jabatan yang pada dasarnya menjadi Tindakan abuse of power.

Kang Fuad, Alumni PPSA XXIII Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, juga menuturkan sangat mengapresiasi keputusan Menteri Dalam Negeri, Jenderal Tito Karnavian, untuk menegaskan komitmen dan Tindakan nyata, seorang Penjabat kepala daerah sejak awal harus independent, konsisten tidak punya interest politik dan ambisi pribadi, untuk memanfaatkan jabatan dan amanah yang diterimanya secara gratis.

“Kan tidak perlu ikut Pilkada, atas mandat Pemerintah pusat punya kesempatan sebagai Penjabat, tidak berkeringat dan tidak berdarah-darah sebagaimana di era demokrasi pemilihan langsung, untuk menjadi kepala daerah sangatlah tidak mudah, jalannya berliku, dan sangat mahal cost politic-nya. Masyarakat sebaiknya melaporkan aspirasi dan suaranya kepada Kementerian Dalam Negeri dan publik, atas perilaku dan Tindakan Penjabat Kepala Daerah yang terselubung atau terang-terangan memanfaatkan jabatannya untuk politik praktis terkhusus menyiapkan atau maju dalam kontestasi Pilkada ”, papar Kang Fuad yang pernah menjadi Calon Bupati Bekasi dalam Pilkada pertama 2007.

Baca Juga :  Satgas Mobile Yonif 300/BJW Kodam III/Siliwangi, Mengadakan Pengobatan Massal di Sinak Papua

Agar tidak kehilangan hak dan potensinya untuk menjadi kepala daerah, kebijakan untuk sejak awal menandatangani fakta integritas dan komitmen moral sangat penting.

Sejak awal Penjabat Kepala Daerah akan sukses dan mendapat dukungan semua pihak jika punya komitmen yang tulus, bersih dan mengabdi dan menyampaikan ke publik semata untuk melaksanakan tugas negara dan pengabdian.

Jika akan menjadi Calon Kepala Daerah, dipersilahkan pada periode setelah purna tugas atau mundur 5 bulan lebih dari posisi Penjabat Kepala Daerah sehingga menjadi adil dan demokratis bagi sistem pemilu.

“Jika berprestasi dan diingat oleh rakyat segala pengabdiannya, bisa jadi track record nya dilirik Partai Politik dan memiliki jejak rekam yang baik, bisa maju pada periode saat tidak menjabat”, ungkap Kang Fuad, yang kini berafiliasi di Partai Solidaritas Indonesia.

Penulis : ZIKRIA FIKRI, S.T

Editor : Fikri/Red

Sumber Berita : Munawar Fuad (IKAL PPSA LEMHANNAS RI)

Berita Terkait

Kapolres Simalungun Resmikan Bedah Rumah dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-78
Luar Biasa Oknum Dparat Desa Kabupaten Maros diduga ikut Cari Untung Dalam Penjualan Lahan
Adi Jihadi: Gunakan Hak Pilih dan Menjaga Kamtibmas Kondusif Menjelang Pilkada Serentak 2024 di Jawa Tengah
Sambut Hari Bhayangkara Ke 78″Polsek Paguyangan Polres Brebes Giat Baksos
Pak Bhabin dan 3 Pilar di Jember Berhasil Mediasi Penyelesaian Masalah Batas Tanah Warga Pancakarya
Kapolres Brebes Pimpin Sertijab Kasat Narkoba
Desa Bersatu Berikan 7 Pernyataan Sikap di Peringatan Satu Dasawarsa UU Desa
Sekjen IWOI Kabupaten Indramayu Sikapi Kematian Hendra Jaya Kusuma

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:00 WIB

GUNAKAN SURAT PALSU TIDAK TERBUKTI, TERDAKWA TUMIRIN HARUS DIBEBASKAN

Kamis, 13 Juni 2024 - 05:00 WIB

Wujudkan Dapur Bersih & Sehat, Kalapas Kelas I Medan Tinjau Renovasi Dapur

Selasa, 11 Juni 2024 - 12:04 WIB

Wujud Pengabdian Masyarakat, Polres Enrekang Gelar Bakti Religi Bersihkan Tempat Ibadah

Selasa, 11 Juni 2024 - 01:13 WIB

Ratusan Karyawan PT Polo Ralph Lauren Indonesia & PT Manggala Putra Perkasa Blokade Jalan di Depan Gedung MA Jakarta

Senin, 10 Juni 2024 - 11:04 WIB

Hasto Dilaporkan Ke Polisi Berpotensi Membungkam Kebebasan Berpendapat dan Pers

Minggu, 9 Juni 2024 - 04:32 WIB

Starlink Hadir untuk Warga Pedalaman dan Pegunungan dalam Layanan Internet

Minggu, 9 Juni 2024 - 03:19 WIB

Terkait Masalah Internal Organisasi PWI wabendum Mengundurkan Diri

Minggu, 9 Juni 2024 - 02:56 WIB

Tikus – Tikus Koruptor PWI Dilindungi, Presiden Jokowi Ditelanjangi

Berita Terbaru

BANDA ACEH

Teuku Wariza Resmi Dilantik Menjadi Ketua Umum PW Semmi Aceh

Jumat, 14 Jun 2024 - 19:47 WIB

GAYO LUES

Kapolres Gayo Lues Jalin Silaturahmi dengan Insan Pers

Jumat, 14 Jun 2024 - 17:57 WIB