Tim Kemendagri Turun Langsung ke Jawa Timur, Dorong Percepatan Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi 2023

Avatar

- Redaksi

Kamis, 1 Juni 2023 - 15:52 WIB

40196 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SURABAYA, Nasionaldetik.com  – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) konsisten dan terus menerus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta penanganan inflasi di daerah. Kemendagri menurunkan tim ke Provinsi Jawa Timur guna melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi mendorong percepatan relisasi APBD, penanganan inflasi, dan program prioritas seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Adapun kegiatan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 Provinsi, Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, di Vasa Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/5/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, Provinsi Jawa Timur memiliki APBD yang cukup besar dibandingkan provinsi lainnya. Kabupaten dan kotanya juga termasuk paling banyak di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Karena itu, realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi penting, agar berdampak pada masyarakat.

“Kegiatan Rapat Koordinasi kali ini sangat strategis, agar seluruh daerah mempunyai pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga bukan hanya mampu merencanakan dan menganggarakan dengan baik, tapi juga mampu melaksanakan dengan maksimal dan mempertanggungjawabkannya dengan benar,” ujarnya.

Baca Juga :  Kembangkan Layar dari Dermaga Den Helder Belanda, KRI Bima Suci Bertolak Menuju Hartlepool Inggris

Fatoni juga memberikan apresiasi pelaksanaan kegiatan Rakor yang rutin digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rakor tersebut juga dapat memberikan motivasi bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di provinsi maupun kabupaten/kota, sekaligus menjadi ajang diskusi yang produktif untuk bertukar informasi dalam menyediakan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi.

Tim Kemendagri turun langsung ke Provinsi Jawa Timur mengingat realisasi belanja APBD 2023 per 1 Mei 2023 baru sebesar 13,43 persen atau berada pada urutan 16 terbawah secara nasional. Di sisi lain, terdapat sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang realisasi pendapatan dan belanja AOBD berada pada posisi terendah.

Fatoni merinci, kabupaten/kota dengan realisasi APBD yang masih rendah yaitu Kota Kediri dan Kota Mojokerto yang masuk pada kategori 20 kota dengan realisasi belanja terendah secara nasional. “Kota Kediri menempati urutan ke-6 terbawah dengan realisasi belanja sebesar 8,66 persen dan Kota Mojokerto menempati urutan ke-15 terbawah dengan realisasi belanja sebesar 10,75 persen,” jelas Fatoni.

Namun, menurut catatan Kemendagri beberapa prestasi juga pernah dicapai Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan APBD Award Tahun 2023 dengan kategori realisasi pendapatan APBD tertinggi dan berada di peringkat kelima. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar 107,48 persen dan realisasi belanja APBD tahun 2022 Provinsi Jawa Timur berada pada urutan ke-10 teratas secara nasional dengan realisasi belanja sebesar 94,02 persen.

Baca Juga :  Ketua Umum Kjjt Silahturohmi Keranting PSHT Tegalsari Surabaya

Fatoni meminta daerah terus mendorong peningkatan PAD agar daerah semakin mandiri. Menurut Fatoni, peningkatan PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan lima cara yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, peningkatan SDM, dan inovasi. Dia juga menegaskan bahwa realisasi anggaran perlu dioptimalkan sejak awal tahun.

“Realisasi APBD sejak awal tahun perlu dioptimalkan karena sejumlah faktor, di antaranya uang akan beredar di masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedua, pembangunan lebih awal dilaksanakan sehingga kehadiran negara dan kehadiran pemerintah akan masyarakat dan hasil pembangunan bisa dinikmati sepanjang tahun. Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Keempat, kesejahteraan rakyat meningkat dan daya saing akan meningkat, serta yang kelima akan menarik investor lebih awal,” jelas Fatoni. (Edi/Red)

Berita Terkait

Pengendalian Penyakit Menular, Rutan Bangil Hadiri Pendampingan Teknis Perawatan Kesehatan dan Penguatan Jejaring Pencegahan TBC dan HIV
Pegawai Berprestasi, Atlet Kempo Perwakilan Rutan Bangil Hadiri Apel Pagi Pemberian Penghargaan
PENGHARGAAN KEMPO OLEH KAKANWIL KEMENKUMHAM JATIM
Peringatan HUT Polwan ke-76, Ini Pesan Kapolda Jatim
Kapolda Jatim Resmi Buka Garuda Futsal League Bersama Kadindik
Kembalinya Risma,Tumbuh Bersama Sistem Merit Birokrasi
Kapolri: Hari Juang Polri Jadi Semangat Generasi Muda Hadapi Berbagai Macam Tantangan Zaman
Diduga PT Wijaya Sejati Grup Menarik Beberapa Sejumlah Uang
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 5 November 2024 - 00:39 WIB

Ratusan Personel Siaga! Polres Kendal Jaga Keamanan Debat Publik Pilkada 2024

Senin, 4 November 2024 - 09:01 WIB

Propam Polres Semarang cek Hp personel, perketat pengawasan judi Online

Senin, 4 November 2024 - 01:35 WIB

Sat Resnarkoba Polresta Banyumas Tangkap 3 Pengedar Obat Daftar G Dan Psikotropika  

Minggu, 3 November 2024 - 14:57 WIB

Bhaksos Salurkan Air Bersih di Gunung Kidul, PNIB : Pentingnya Persatuan Indonesia dan Peduli Kemanusiaan Tanpa Kepentingan Politik

Sabtu, 2 November 2024 - 01:31 WIB

BEM PTNU DIY Apresiasi Kapolda gerak cepat malakukan penutupan Outlet 23

Jumat, 1 November 2024 - 06:55 WIB

Jum’at Curhat, Polres Kendal Dengarkan Hati dan Harapan Para Tahanan

Jumat, 1 November 2024 - 02:43 WIB

PNIB : Indonesia Lebih Nyata Darurat Wahabi Khilafah Terorisme KKN dan Intoleransi Daripada Darurat Miras dan Narkoba

Kamis, 31 Oktober 2024 - 13:10 WIB

Dapat Info Dari Warga, Tim Razia Polsek Masaran Sita Belasan Liter Miras, Pedagang Langsung Ditindak

Berita Terbaru